Persyaratan Pengajuan SPM ke KPPN

SPM LS Belanja Pegawai (khusus TNI/POLRI) :

1. Daftar Gaji/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Lembur/Honor yang ditanda tangani oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran;
2. Surat-surat Keputusan Kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji;
3. Surat Keputusan Pemberian honor/vakasi dan SPK lembur;
4. Surat Setoran Pajak (SSP).

SPM LS Belanja Non Pegawai :

1. Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas;
2. SPTB;
3. Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak);

SPM TUP :

1. Rincian rencana penggunaan dana;
2. Rekening Koran;
3. Surat Persetujuan Pemberian TUP dari Kepala KPPN untuk TUP maksimal Rp.200.000.000 atau Surat Dispensasi Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Perbendaharaan untuk TUP diatas RP 200.000.000 (dua ratusjuta rupiah);
4. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:

• Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;
• Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara;
• Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

SPM GUP :

1. SPTB;
2. Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak) yang telah dilegalisir oleh KPA

Bukti asli pengeluaran merupakan arsip yang disimpan oleh Satker