Persyaratan Pengajuan SPM Belanja Pegawai PNS Pusat

Gaji Induk:

1. Halaman luar Daftar Gaji dan Rekapitulasi Daftar Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
2. Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
3. Daftar perubahan potongan;
4. Daftar penerimaan gaji bersih dan nomor rekening pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM;
5. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Kerja/ Pejabat yang berwenang meliputi SK Calon PNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pindah, SK Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat Nikah/Cerai/Kematian, Akta Kelahiran/putusan pengesahan/pengangkatan anak dari pengadilan, SKPP, dan Surat Keterangan Anak Masih Sekolah/Kuliah/Kursus, Surat Keputusan yang mengakibatkan penurunan gaji, dan SK pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya;
6. ADK Data Pegawai dan ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
7. SSP PPh Pasal 21;
8. SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

Gaji Susulan sebelum masuk daftar gaji

1. Halaman luar Daftar Gaji Susulan dan Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
2. Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
3. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Kerja/Pejabat yang berwenang, meliputi SK Calon PNS, SK Mutasi Pindah/SK Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat Nikah, Akta Kelahiran/Putusan Pengesahan/ Pengangkatan Anak dari pengadilan, SKPP, Surat Keterangan Anak Masih Sekolah/Kuliah/Kursus, sesuai peruntukannya;
4. ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
5. SSP PPh Pasal 21;
6. SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

Gaji Susulan setelah pernah masuk daftar gaji:

1. Halaman luar Daftar Gaji Susulan dan Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
2. Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
3. ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
4. SSP PPh Pasal 21;
5. SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

Kekurangan Gaji yang dihitung dengan menu otomatis pada Aplikasi GPP Satker:

1. Halaman luar Daftar Kekurangan Gaji dan Rekapitulasi Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK
2. Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP
3. ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
4. SSP PPh Pasal 21;
5. SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

Kekurangan Gaji yang dihitung dengan menu manual pada Aplikasi GPP Satker:

1. Halaman luar Daftar Kekurangan Gaji dan Rekapitulasi Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP
2. Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
3. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Kerja/ Pejabat Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala SK Mutasi Pindah/SK Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,sesuai peruntukannya
4. ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
5. SSP PPh Pasal 21;
6. SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

Uang Duka Wafat/Tewas:

1. Halaman luar Daftar Uang Duka Wafat/Tewas dan RekapitulasiUang Duka Wafat/Tewas yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
2. Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani olehPPABP;
3. SK pemberian Uang Duka Tewas dari pejabat yang berwenang;
4. Surat Keterangan dan Permintaan Tunjangan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas;
5. Surat Keterangan KematianNisum dari Camat atau Rumah Sakit;
6. ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;
7. SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

Terusan Penghasilan Gaji:

1. Halaman luar daftar Terusan Penghasilan Gaji dan Rekapitulasi Daftar Terusan Penghasilan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK
2. Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP
3. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Kerja/ Keterangan Kematian Nisum dari Camat atau Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali;
4. ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan;
5. SSP PPh Pasal 21;
6. SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

Uang Lembur:

1. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur dan Rekapitulasi Perhitungan Uang Lembur yang ditandatangani oleh PPABP,Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
2. Surat Perintah Kerja Lembur;
3. SSP PPh Pasal 21;
4. SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

Uang Makan:

1. Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
2. SSP PPh Pasal 21;
3. SPTJM dari Kuasa PA/PPK;

Honorarium/Vakasi:

1. Daftar Perhitungan Honorarium Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;
2. SK dari pejabat yang berwenang;
3. SSP PPh Pasal 21;
4. SPTJM dari Kuasa PA/PPK